Yufrida Selan, BMI, Perdagangan Manusia dan Kemiskinan di NTT

[Sassy_Social_Share]

Selama Tahun 2016 ada 24 Buruh Migran Indonesia (BMI) asal NTT yang meninggal diluar negeri. Hal ini disampaikan Kepala BP3TKI NTT, Tato Tirang saat tatap muka bersama Komisi V DPRD NTT, Dinas Nakertrans NTT serta Forum Mahasiswa Peduli Kemanusiaan (FMPK) di ruang rapat Komisi V DPRD NTT, Senin (25/7/2016).

Mereka dipulangkan secara berkala dari Malaysia dari Januari hingga Juli 2016. Tiga diantaranya dipulangkan dengan tubuh penuh jahitan dan organ dalam hilang, mereka diduga menjadi korban perdagangan organ tubuh di Malaysia. Ketiga korban yang perdagangan organ tubuh tersebut adalah Dolfina Sabuk, Juliana Kana dan yang terbaru adalah Yufrida Selan.

Kemiskinan Sebagai Penyebab Utama Kasus Migrasi

NTT adalah propinsi ke-9 terbesar untuk pengiriman TKI keluar negeri dan korban perdagangan manusia tertinggi di Indonesia. Menurut BNP2TKI, 4.144 orang dikirim sejak Januari 2015 hingga Mei 2016. Namun jumlah sesungguhnya jauh lebih besar karena banyak yang tidak tercatat. Gabriel Beri Bina, wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperkirakan BMI asal NTT diluar negeri mencapai 200.000 orang. Selain itu hanya sekitar 10 persen BMI yang mengikuti prosedur resmi.

Selama ini NTT terus berada dibayangi kasus perdagangan manusia. Keadaan ekonomi, tingkat pendidikan dan pembangunan diduga menjadi penyebab utama dari meningkatnya perdagangan manusia di NTT, baik itu dalam modus pengiriman BMI maupun bentuk-bentuk yang lainnya.

Meskipun Bapedda NTT mencatat jumlah penduduk miskin di NTT pada Maret 2016 sebesar 1.149.920 orang (22,19 persen) atau turun sekitar 10.610 orang dibandingkan dengan September 2015 yang berjumlah 1.160.530 orang (22.58 persen). Akan tetapi tren kenaikan jumlah BMI asal NTT menunjukan adanya masalah keterbatasan lapangan pekerjaan di provinsi tersebut.

NTT merupakan salah satu provinsi paling tertinggal di Indonesia. Imbasnya adalah kemiskinan, kasus giziburuk hingga tingginya angka pengangguran di provinsi tersebut. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi pada tahun 2014 mencatat balita penderita gizi buruk mencapai 60.616 dari total 504.900 balita yang ada di sana. Padahal NTT merupakan salah satu provinsi dengan sektor pariwisata dan pertanian yang sangat menjanjikan. Rempah-rempah NTT adalah yang terbaik di dunia, kemudian Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi utama wisata.

Pada saat yang sama NTT menjadi salah satu provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi. Survei ICW 2015, menempatkan NTT menjadi provinsi terkorup nomor dua, dibawah Sumatera Utara. Transparansi Internasional Indonesia (TII) tahun 2015 menempatkan kota Kupang sebagai salah satu dari 50 kabupaten terkorup di Indonesia.

Kasus Yufrida adalah kasus terbaru, sekaligus mewakili kondisi ekstrim dari BMI yang berasal dari NTT. Yufrida Selan berasal dari keluarga miskin, dia juga BMI “ilegal”, sekaligus diduga korban perdagangan manusia dan juga korban perdagangan organ tubuh di Malaysia.

Keluarga tidak pernah tahu Yufrinda telah bekerja di Malaysia sejak dia menghilang 2 September 2015. Pihak keluarga berusaha mencari keberadaan Yufrinda melalui sanak saudara tapi nihil. Pencarian dihentikan karena keterbatasan ekonomi. Pada tanggal 13 Juli 2016, petugas BP3TKI Propinsi NTT, Jonas Bahan memberitahu keluarga kalau Yufrinda meninggal gantung diri di dapur rumah majikan tanggal 9 Juli 2016.

Ketika jenazah Yulfrida diserahkan, keluarga menemukan banyak kejanggalan. Identitas Yufrida dipalsukan mulai dari nama, usia, agama hingga alamat tinggal. Berita acara penyerahan yang tertanggal 11 Juli tetapi jenazah baru diserahkan 14 Juli. Hasil visum dokter juga menemukan tanda-tanda kekerasan, terutama dibagian leher dan bagian lengan korban serta luka jahitan sepanjang 100 cm.

Tato Tirang menyatakan bahwa kepolisian Malaysia berwenang melakukan otopsi tanpa pemberitahuan maupun ijin keluarga. Tetapi menurut Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), yang jadi masalah dalam adalah bagaimana mungkin kemudian organ-organ Yufrida ikut menghilang, dan hal tersebut bukan kasus pertama kali yang menimpa BMI asal NTT yang bekerja di Malaysia.

Karsiwen, koordinator KABAR BUMI menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal dalammemberantas perdagangan manusia. Selain itu pemerintah juga di nilai tidak bisa memberikan perlindunganyang di butuhkan oleh BMI di luar negeri.

Dalam kasus Yufrida, KABAR BUMI menilai bahwa pemerintah Indonesia terlalu pasif. Pemerintah tidakmeminta penjelasan yang jelas terhadap pemerintah Malaysia. Tidak ada pengusutan bahkan otopsi terpisahuntuk menyelidiki kasus kematian Yulfrida ataupun korban-korban sebelumnya. Sikap tersebut dinilai menunjukan pemerintah masih tidak fokus terhadap krisis kemanusiaan di NTT, bahkan seiring dengan penerapan Roadmap kebijakan BMI 2017.

Dalam kasus tersebut Kabar Bumi meminta pemerintah untuk melakukan otopsi ulang dan menjelaskansejujurnya penyebab kematian Yufrida. Mengirimkan protes terhadap pemerintah Malaysia karena mengotopsi tanpa pemberitahuan maupun ijin kepada keluarga dan pemerintah Indonesia dan menuntut pengusutan kasus.Selain itu untuk menangkap dan menghukum pelaku perdagangan manusia yang merekrut, memalsukan  identitas Yulfrida dan korban-korban lain dan menempatkan mereka ke Malaysia.

Untuk lebih memberikan jaminan keamanan, pemerintah juga diminta untuk menggelar sosialisasi secaraterbuka dan massal, serta menciptakan pusat informasi di NTT dan tempat-tempat lain tentang lowongan dan prosedur yang benar menjadi BMI keluar negeri

Perdagangan Manusia Dalam Praktek Pemalsuan Identitas BMI.

Menurut Kabar Bumi, kasus pemalsuan identitas Yufrida adalah praktek perdagangan manusia dan haltersebut lumrah menimpa BMI. Hal tersebut dilakukan PJTKI bekerjasama dengan oknum pemerintahan adalah pihak utama yang mengubah identitas. Praktek inilah yang sekarang memenjarakan 14 orang BMI diHong Kong karena dituduh berbohong kepada pemerintah Hong Kong.

UUPPTKILN No. 39/2004, dinilai menyebabkan BMI tidak pernah punya kesempatan untuk bebas dari jeratan PJTKI yang memeras melalui biaya penempatan berlebih (overcharging) dengan alasan biaya training,penampungan dan perlindungan. Bukan hanya satu kali pembayaran tetapi berkali-kali.

Keterbatasan informasi lowongan pekerjaan di luar negeri dan prosedur yang benar untuk bekerja di luar negeri dijadikan modus calo/PJTKI memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu, memeras dan menjebak para korban yang miskin dan tidak berdaya.

Kabar Bumi mendesak pemerintah untuk mencabut UUPPTKILN No. 39/2004 dan memberi pilihan kontrakmandiri bagi BMI serta menurunkan biaya penempatan. Ratifikasi konvensi ILO 188 dan 189 juga harus dijalankan, selain mengingatkan pemerintah untuk mengimplentasikan Konvensi PBB 1990 ke dalam Undang-Undang yang benar-benar melindungi BMI.#