Delapan Perusahaan Perkebunan Sawit dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

[Sassy_Social_Share]

Jakarta, 24 Mei 2017. Berbagai organisasi sipil mendatangi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaporkan dugaan tindak pelanggaran yang dilakukan delapan perusahan perkebunan sawit di Kalimantan, dua diantaranya adalah PT. Rezeki Kencana (RK) di Kabupaten Kubu Raya dan PT. Sumatera makmur lertari (SML) yang beroperasi di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Kedua perusahaan tersebut pemasok bahan baku Wilmar Internasional.

Organisai masyarakat sipil yang melaporkan antara lain Lingkar Borneo, Elsam, AGRA, INDIES, dan Sawit Wacth. Hadir pula 5 orang perwakilan warga korban dari PT. Rezeki Kencana dan PT. Sumatera makmur Lestari. Kedatangan para pelopor diterima oleh Sub Div pengaduan Bpk. Danang beserta 3 orang jajaranya.

Delapan perusahaan sawit dilaporkan karena karena masuk dalam kawasan hutan, gambut dan melakukan pencemaran lingkungan, secara khusus pelaporan untuk PT. Rezeki kencana dilaporkan karena diduga perolehan hak HGU bermasalah, selain itu PT. RK telah melakukan perampasan tanah warga masyarakat seluas 2500 hektar di desa Kampung Baru, kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

Rezeki Kencana juga telah melakukan kriminalisasi terhadap warga dengan tuduhan menggarap lahan HGU Perusahaan dan telah melakukan pengrusakan, padahal dalam HGU PT. Rezeki Kencana No.5 tidak menyebutkan terdapat di desa kampung Baru, sebaliknya PT. Rezeki Kencana telah melakukan perusakan 20.000 pohon karet milik masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Darat Jaya.

Sedangkan PT. Sumatera Makmur Lestari selain Karen masalah amdal dan lingkungan dilaporkan karena bermasalah dalam plasma, warga merasa ditipu dengan bagi hasil yang didapat hanya 50 ribu sampai 60 ribu satu bulan untuk tanah seluas tiga hektar. Perusahaan SML juga memperjakan buruh dengan upah tujuh puluh tujuh ribu perhari dan seminggu hanya duha hari kerja saja, buruh yang bekerja juga tidak diberikan alat perlindungan dan keselamatan kerja. Selain itu PT. SML telah mencemari sawah masyarakat sehingga tidak dapat ditanami.

Atas pengaduan dari organisasi masyarakat sipil dan perwakilan warga, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyampaikan ada dua hal yang dapat ditindaklanjuti berdasarkan kewenanganya, yakni masalah HGU yang masuk dalam kawasan hutan, sedangkan HGU diluar kawasan hutan hanya dapat masuk diaspek lingkungan.

Lebih janjut pihak kementerian Lingkungan Hidup mengakui dalam kasus dugaan pelangaran perusahaan ada kesulitan dalam melakukan penindakan, yang pertama perbedaan pandangan antara KLHK dengan pihak kepolisian, secara khusus menerjemahkan putusan makamah Konstitusi N0. 35, pandangan KLHK sebelum putusan MK jika terdapat HGU yang masuk dalam kawasan hutan dengan status masih penunjukan tetap dapat diproses, tetapi jika terbitnya HGU setelah putusan MK yang dapat diproses jika HGU masuk kawasan hutan yang sudah ada penetapan. Perbedaan pandangan dengan pihak kepolisian masih bisa diatasi sebab KLHK bisa juga melakukan penyidikan atan tetapi lebih rumit jika perbedaan pandangan ini dengan pihak Jaksa hal ini akan menyulitkan kita untuk menaikan dalam persidangan.

Khusus untuk dua perusahaan yakni, PT. Rezeki kencana dan PT. Sumatera Makmur Lestari pihak kementerian akan menindaklajuti. karena terdapat konflik diluar kawasan hutan, yang diduga merampas tanah masyarakat sebaiknya melibatkan kementerian terkait, KLHK akan masuk diaspek HGU yang masuk kawasan hutan dan masalah lingkunganya. Akan tetapi pihak kementerian lingkungan Hidup tidak dapat menjanjikan dapat menindaklanjuti dalan satu atau dua miggu kedepan, sebab masih ada 170 kasus yang sedang ditangani, oleh karenanya pelapor diminta untuk berkordinasi secara intensif.